IMPLEMENTASI HUKUM DAN STATUS WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum dan status waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika antara hukum Islam, hukum nasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Anak merupakan anugerah, Amanah, Perhiasan dunia dan merupakan penerus keturunan yang dianugerahkan Allah kepada Manusia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 Menyebutkan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI Pasal 100 dan 186 secara tegas menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya kecuali melalui hibah atau wasiat. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 memperluas ruang bagi anak luar kawin untuk membuktikan hubungan biologis dengan ayah melalui alat bukti ilmiah (seperti tes DNA), sehingga berpotensi memperoleh hak waris sesuai hukum nasional (KUH Perdata Pasal 863). Dualisme hukum ini menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam kasus di mana anak luar kawin lahir dari hubungan zina (menurut Fatwa MUI No. 11/2012) tetapi secara biologis terkait dengan ayahnya. Implementasi KHI cenderung konservatif dengan mengutamakan prinsip dar’ul mafasid (menghindari kerusakan), sementara hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi aturan melalui revisi KHI atau penguatan peran mediasi lembaga keagamaan untuk mengurangi konflik hukum dan sosial terkait status anak luar kawin.