BATAS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3315 K/PID.SUS/2018

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas penerapan hak imunitas advokat dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana advokat dalam tindak pidana obstruction of justice berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan perlindungan hukum yang hanya berlaku apabila advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018, tindakan advokat yang telah memenuhi unsur obstruction of justice tidak lagi memperoleh perlindungan hak imunitas sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut mempertegas batas penerapan hak imunitas advokat serta memperkuat prinsip equality before the law dalam penegakan hukum di Indonesia.